Said Didu Yakin Ketua MK Paham Etika yang Harus Dipenuhi Pejabat Publik
Foto:
Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M. Said Didu merasa heran dengan jawaban dari Anwar Usman. Sebab, hak asasi seorang pejabat publik berbeda dengan masyarakat biasa. Pejabat publik memiliki batasan yang disebut sebagai aturan dan etika.
“Saya yakin Bapak Ketua MK paham bahwa pejabat publik ada aturan/etika yang harus dipenuhi,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (29/3).
“Hak asasi bapak silakan pilih sebagai pejabat publik dan tunduk pada aturan,” tegasnya.
Dia meminta Anwar Usman untuk tidak membawa-bawa nama Tuhan dalam pembelaannya. Sebab, menikahi adik seorang presiden sudah jelas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Silakan publik menilai orang seperti ini. Masih pantaskah jadi pimpinan lembaga penegak hukum?” tutup Said Didu.(rml)
