Bupati Karanganyar Galang Dana untuk Palestina, DPRD Protes
Foto:
GENTAONLINE.COM - DPRD Karanganyar meminta Bupati Karanganyar Juliatmono menarik surat resmi terkait penggalangan dana untuk Palestina lantaran dianggap tak sesuai peruntukannya.
Sebelumnya, Juliatmono, melalui surat resmi Bupati, meminta kalangan aparatur sipil negara (ASN) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggalang dana bagi Palestina.
Wakil Ketua DPRD Karanganyar Tony Atmoko mengatakan secara pribadi ia mendukung niat baik Juliatmono untuk membantu korban kekerasan di Palestina.
Namun, ia menilai penerbitan surat resmi dari Bupati untuk penggalangan dana tersebut kurang tepat. Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak berwenang untuk bertindak dalam urusan Israel-Palestina yang merupakan urusan luar negeri.
"Membantu misi kemanusiaan itu monggo. Tapi urusan luar negeri itu kan di Pemerintah Pusat," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Rabu (19/5).
Ia pun menyarankan agar imbauan penggalangan dana disampaikan melalui jalur-jalur nonresmi, bukan lewat surat berkop Bupati.
"Lebih baik menggunakan cara lain. Jangan pakai surat kedinasan," katanya.
Bahkan, Tony menyarankan agar Juliatmono menarik surat tersebut. "Saya mohon kepada bupati untuk bisa menarik surat itu. Kalau diganti dengan imbauan monggo, tapi tidak secara resmi dari pemerintah seperti itu," katanya.
Menanggapi kritik tersebut, Juliatmono menilai wajar jika ada pihak yang tidak sependapat dengan adanya surat tersebut. Namun ia yakin semua pihak sepakat bahwa warga Palestina saat ini membutuhkan bantuan kemanusiaan.
"Pandangannya bisa berbeda-beda tapi substansinya lebih kepada menggugah rasa kemanuisaan untuk membantu sesama," katanya. Ia juga tidak merasa perlu menarik surat bernomor 900/1833.1.2 tertanggal 17 Mei tersebut. Ia beralasan surat tersebut hanya bersifat imbauan tanpa ada paksaan.
"Surat itu kan tidak memiliki kekuatan hukum. Mau ikut ya monggo (silakan), tidak ya monggo," katanya.
Politisi Partai Golkar itu pun menyamakan surat penggalangan dana untuk Palestina dengan surat penggalangan dana untuk PMI yang diterbitkan setiap tahun.
"Sama dengan surat yang kita kenal dengan Bulan Dana PMI. Ini (bantuan untuk Palestina) nanti juga disalurkan lewat PMI. Bisa kabupaten, bisa PMI pusat" katanya
Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon menyarankan agar sejumlah negara meninjau ulang hubungan dengan Israel.
"Menilai normalisasi hubungan dengan Israel jelas merupakan bukan langkah yang positif, justru kita mengimbau bahwa dunia internasional meninjau ulang," kata dia.
"Dan juga kita mengimbau negara-negara yang mempunyai hubungan harus mempunyai tekanan kepada Israel untuk menghentikan aksiaaksi brutal tersebut," lanjut politikus Partai Gerindra itu.
Selain itu, kata dia, BKSAP DPR juga berharap agar Dewan Keamanan PBB segera membuat langkah konkret untuk menghentikan konflik tersebut.
Politikus Partai Gerindra itu berkata saat ini merupakan momentum bagi PBB menegakkan hukum-hukum internasional terkait konflik Palestina-Israel, karena Israel telah melanggar sejumlah hukum internasional seperti resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.
Eskalasi serangan Israel ke Palestina meningkat sejak pekan terakhir bulan Ramadan. Per Rabu (19/5), Israel mengklaim berhasil menewaskan 130 personel Hamas dan 30 anggota milisi Jihad Islam.
Petugas medis di Jalur Gaza mengatakan sejauh ini 217 warga Palestina tewas akibat gempuran Israel, termasuk 61 anak-anak dan 36 perempuan.
Setidaknya 450 bangunan di Gaza hancur atau rusak parah, termasuk enam rumah sakit dan sembilan pusat kesehatan primer, akibat rudal Israel.(cnn)
