Menuai Pro dan Kontra, Pemprov Riau Akhirnya Tunda RUPS PT PIR dan SPR

GENTAONLINE.COM - Pemerintah Provinsi Riau akhirnya menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penetapan calon komisaris dan direksi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) yang semula dijadwalkan hari ini, Rabu (3/2/2021).

Plh Sekda Provinsi Riau, Masrul Kasmy saat dikonfirmasi membenarkan kabar tersebut. Menurut Masrul, ada beberapa pertimbangan penundaan RUPS dua BUMD yang menuai pro dan kontra tersebut.

"Iya, infonya diundur, belum tahu kapan jadinya,” ujar Masrul Kasmi, Rabu (3/2/2021)," ucapnya.

Disinggung apa alasan Pemprov Riau mengundurkan jadwal RUPS dua BUMD plat merah ini, Masrul tidak mengetahui pasti, ia hanya mendapatkan informasi pengunduran jadwal RUPS.

“Segitu saja laporan Kabiro Ekonomi ke saya,” kata mantan Pj Bupati Rohul ini.

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Jhon Armedi Pinem dan Asisten II Setdaprov Riau Eva Ferita saat dikonfirmasi terkait pengunduran jadwal RUPS ini tidak menjawab telfon ataupun pesan WhatsApp dari wartawan.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Riau, tetap akan menjalankan RUPS penetapan calon Komisaris dan direksi, BUMD PT SPR dan PT PIR, Rabu (3/2/2021).

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy ketika itu mengaku proses seleksi sudah sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga dilanjutkan dengan penetapan calon pimpinan BUMD.

“Sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, prosedur kita jalani kita lalui prosedurnya, dan tahapan yang harus dilalui melalui RUPS, kita jalani saja yang itu, yang penting prosedurnya sudah benar itu yang kemarin statmennya yang disampaikan oleh Biro Ekonomi,” ujar Masrul Kasmi, Senin (1/2/2021) lalu.

Penetapan calon pimpinan plat merah milik Pemprov tersebut menuai pro dan kontra. Karena dari beberapa nama yang telah ditetapkan tersebut tidak memiliki pengalaman, dalam menjalankan perusahaan. Bahkan ada yang bermasalah di salah satu partai politik.

Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), melalui Ketua FKPMR, Chaidir, didampingi M Herwan, dalam pernyataan sikapnya, berharap Gubernur Riau Syamsuar, sebagai pemegang tertinggi BUMD di Riau ini, bisa membenahi tata kelola BUMD, agar dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.(atr)