Hasil Audit Politeknik Medan Batal Demi Hukum, Harusnya Terdakwa Divonis Bebas

Pekanbaru--Sikaf terburu-buru dan ugal-ugalan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi proyek Jalan Kampung Pinang- Teluk Jering Kampar yang menuntut 4 (empat) terdakwa masing-masing dituntut 8 tahun penjara, namun akhirnya dipatahkan oleh vonis hakim 3 tahun penjara. 

Menarik dari kasus ini bahwa hasil audit ulang yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau yang dibuat dalam laporan nomor : SR-34/PW04/5/2021 TANGGAL 8 MARET 2021 batal demi hukum. 

Kuasa hukum terdakwa mengatakan bahwa pada laporan ahli Ir. MAROJAHAN KOSTER SILAEN, MT. dari Politeknik medan dalam laporan nomor  : 03/LHP-TS/XI/2020 tanggal 10 november 2020 dengan cara yang tidak benar sehingga mengakibatkan laporan Badan Keuangan Pengawasan Keuangan Pengawasan dan Pembangunan Riau tersebut membingungkan dan batal demi hukum. 

"Harusnya empat terdakwa divonis bebas" kata kuasa hukum terdakwa, Dasril Affandi, jumat (03/09/2021).

Dalam persidangan perkara a quo  ditemukan fakta hukum penting yaitu :

BAHWA DALAM PROSES PENGADAAN PELELANGAN PEMENANGAN PT. BAKTI ADITAMA  PT SAPTA KARYA (KSO) SABAGAI KONTRAKTOR PELAKSANA KEGIATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG PINANG  TELUK JERING KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PADA DINAS PUPR KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2019 TELAH SESUAI PROSEDUR;

BAHWA PENGERJAAN PROYEK PENINGKATAN JALAN KAMPUNG PINANG  TELUK JERING KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PADA DINAS PUPR KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2019 SUDAH SESUAI DENGAN KONTRAK 03.02/KONTRAK/PPK-DAK.PUPR-BJJ/V/2019 TERTANGGAL 09 MEI 2019;

BAHWA HASIL DARI UJI UPT LABORATORIUM KAMPAR YANG AWALNYA TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI, FAKTANYA SUDAH MEMENUHI SPESIFIKASI BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JOBMIX FORMULA AGREGAT BASE  B NO. 622.26/371/UPTLBR/2019 TANGGAL 17 JUNI 2019 DAN DOKUMEN PERENCANAAN JOBMIX FORMULA AGREGAT BASE  A NO. 622.26/372/UPTLBR/2019 TERTANGGAL 17 JUNI 2019 SEBAGAI ACUAN/ PEDOMAN UNTUK MENGHAMPAR MATERIAL BASE B DAN BASE A DILAPANGAN SEHINGGA TIDAK ADA DITEMUKAN PERMASALAHAN;

BAHWA LAPORAN PEMERIKSAAN AHLI Ir. MAROJAHAN KOSTER SILAEN M.T. NOMOR: 03/LHP-TS/XI/2020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2020 TERHADAP PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG PINANG  TELUK JERING KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 PEMERIKSAAN ITU DILAKUKAN PASKA PERIODE KONTRAK ATAU SETELAH PEKERJAAN SELESAI DIKERJAKAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

BAHWA TERHADAP PEKERJAAN TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN, LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS B, LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS B DAN LASTON LAPIS AUS (AC-WC) METODE ATAU CARA PENGAMBILAN SAMPELNYA PASKA PERIODE KONTRAK ATAU SETELAH PEKERJAAN SELESAI DI KERJAKAN MAKA METODE ATAU CARA YANG HARUS DIGUNAKAN SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BENKELMAN BEAM (SNI 2416:2011) ATAU GROUND PENETRATING RADAR; 

BAHWA LAPORAN AHLI Ir. MAROJAHAN KOSTER SILAEN M.T. NOMOR: 03/LHP-TS/XI/2020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2020 TERHADAP METODE ATAU CARA PENGAMBILAN SAMPEL HANYA BERDASARKAN INTERPOLASI DAN KESEPAKATAN BERSAMA DI LAPANGAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN APA YANG DI SYARATKAN DALAM PERATURAN KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA SPESIFIKASI UMUM 2010 REVISI 3;

BAHWA TERHADAP PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG PINANG  TELUK JERING KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PADA DINAS PUPR KAMPAR PADA TAHUN ANGGARAN 2019 SUDAH PERNAH DILAKUKAN AUDIT OLEH BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) SEHINGGA TIDAK DI TEMUKAN ADANYA KERUGIAN NEGARA;

BAHWA AUDIT ULANG YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI RIAU YANG DIBUAT DALAM LAPORAN NOMOR : SR-34/PW04/5/2021 TANGGAL 8 MARET 2021 KARENA DIDASARI PADA LAPORAN AHLI Ir. MAROJAHAN KOSTER SILAEN, MT. DARI POLITEKNIK MEDAN DALAM LAPORAN NOMOR  : 03/LHP-TS/XI/2020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2020 DENGAN CARA YANG TIDAK BENAR SEHINGGA MENGAKIBAT LAPORAN BADAN KEUANGAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TERSEBUT MEMBINGUNGKAN MENJADI BATAL DEMI HUKUM;

BAHWA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI RIAU TIDAK BERWENANG MENENTUKAN NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TANPA MELIBATKAN/ BERKOORDINASI DENGAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) DAN DINAS PUPR KABUPATEN KAMPAR KARENA PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG PINANG  TELUK JERING KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PADA DINAS PUPR KAMPAR PADA TAHUN ANGGARAN 2019 SUDAH DILAKUKAN SERAH TERIMA KEPADA DINAS PUPR KAMPAR;

TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR Rp. 7.686.642.100,- (TUJUH MILYAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS EMPAT DUA RIBU SERATUS RUPIAH). DALAM PROYEK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG PINANG - TELUK JERING, KEC. TAMBANG, KAB. KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2019.

Sebagaimana diketahui empat terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Jalan Kampung Pinang- Teluk Jering divonis Imam Gozali, Irwan, Muhammad Irwan dan Edy Yusman dibui 3 (tiga) tahun dipenjara dan denda Rp50 juta. Bedanya, terdakwa Edi Yusman dibebankan membayar uang pengganti (UP) sebesar 500 juta lebih. Sedangkan, Muhammad Irfan tidak dibebankan uang pengganti (UP).

Sementara, dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut 4 (empat) terdakwa masing-masih dihukum penjara 8 tahun. Bedanya, Edi Yusman dibebankan uang pengganti (UP) sebesar Rp1.1 miliar dan Muhammad Irfan sebesar Rp112 juta.

Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa, (31/8/2021) lalu dengan agenda pembacaan putusan keempat terdakwa kasus proyek Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering dibacakan Hakim Ketua Mahyudin dan kawan secara bergantian. (*)