Jalan Lintas Lipat Kain - Lubuk Agung Rusak, Warga Kecewa DPRD dan Pemprov Riau Ingkar Janji

GENTAONLINE.COM  - Masyarakat Rantau Setingkati Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, mengecam wakil rakyat di DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau yang mengingkari janjinya kepada masyarakat setempat untuk melakukan perbaikan jalan poros Lipat Kain menuju Desa Lubuk Agung IV Koto Setingkai Kesultanan VIII Koto Setangkai hingga perbatasan Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan Amirullah, Ketua Dewan Penasehat Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Rantau Setingkai dan Sekitarnya, kepada wartawan, Kamis (5/10/2017).

"Masyarakat sangat kecewa telah dibohongi oleh wakil rakyat dan Pemprov Riau. Sebelumnya dijanjikan jalan lintas Lipat Kain - Lubuk Agung akan dilakukan pengaspalan tahun ini, namun yang ada hingga kini jalan masih berlumpur," ujar pria yang biasa disapa Amir tersebut.

Dikatakan Amir, sebelumnya DPRD dan PU Provinsi Riau menjanjikan akan memperbaiki jalan yang rusak selama puluhan tahun ini saat hearing di DPRD Riau beberapa waktu lalu sebelum APBD disahkan. Namun nyatanya, menjelang akhir tahun 2017 tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan di daerah mereka tersebut.

"Kita di daerah merasa dianaktirikan, bahkan sejak Indonesia merdeka nasib masyarakat terus digantung, setiap tahun dijanjikan akan diperbaiki namun itu hanya janji-janji saja," kata Amir dengan kecewa.

Dikatakan Amirullah saat musim hujan seperti ini kondisi jalan tersebut dalam kondisi rusak parah dan berlumpur. Bahkan tidak jarang kenderaan terjebak di kubangan lumpur yang dalam tersebut.

"Jalan poros ini panjangnya mencapai 78 kilometer dihitung dari Lipat Kain sampai berbatasan dengan Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Namun jalan yang rusak mencapai 28 km. Setidaknya ada sebanyak 4 titik  yang mengalami rusak parah," katanya.

Ia berharap agar pihak-pihak berwenang segera memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut sehingga kehidupan masyarakat bisa membaik sebab jalan ini adalah akses masuknya sembako dan akses masyarakat menuju daerah luar. "Kalau jalan putus maka mobil pengangkut sembako tidak masuk ke kampung kami dan otomatis harga sembako melambung tinggi," jelasnya.

Amir juga tak habis pikir dengan pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Dadang Eko Purwanto di media bahwa tidak dibangunnya jalan rusak karena banyaknya truk yang melintas dan akan mengakibatkan jalan yang dibangun akan rusak.

"PU tidak perlu berdalih jalan ini dilalui oleh truk kayu balak. Di dalamnya ada PT PSPI yang seharusnya bisa dimintai tanggungjawabnya untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan pengaspalan. Hearing-hearing dengan pihak terkait setiap tahunnya selalu dilakukan dan alasan mereka itu-itu saja," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan di Kampar Kiri tahun ini. Tahun 2017 pemerintah hanya menganggarkan pemeriharaan bukan pembangunan seperti yang diminta masyarakat. 

"Iya saya sudah sering cek kondisi jalan di sana. Memang kalau hujan becek dan berlumpur‎. Tapi persoalan di sana, truk kayu balak masih bebas keluar masuk. Ini juga menjadi pertimbangan kita untuk membangun di sana. Kalau truk sawit tidak masalah, ini truk balak yang dapat merusak jalan," ujarnya. 
‎
Meski demikian, Dadang berjanji di tahun 2018 pihaknya akan mengupakan pembangunan jalan di Kampar Kiri Hulu dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian PUPR RI.

"Tahun besok kita coba alokasikan di DAK, bukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk berapanya kan sekarang dananya belum keluar dari kementerian terkait," ujarnya. 

Untuk saat ini, pihaknya akan menurunkan alat untuk melakukan pemerihaaan dengan menggeleder jalan, agar jalan di Kampar Kiri Hulu bisa dilalui masyarakat. ‎(*)

/cakaplah.com/