Polemik Sampah Awal Tahun 2021, Ida Yulita Sebut DLHK Pekanbaru tak Punya SOP Kerja yang Jelas

Senin, 04 Januari 2021 | 17:22:26 WIB
Polemik Sampah Awal Tahun 2021, Ida Yulita Sebut DLHK Pekanbaru tak Punya SOP Kerja yang Jelasi Foto: Ida Yulita Susanti

GENTAONLINE.COM-Polemik lautan sampah yang menghiasi halaman Badan-badan usaha dan sejumlah ruas jalan di kota Pekanbaru pada awal tahun 2021 ini menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu, sebelumnya keputusan Kepala DLHK kota Pekanbaru Agus Pramono yang memberhentikan ratusan THL di OPD yang dipimpinnya melalui pesan Whatsapp disayangkan sejumlah pihak. Selain pemberhentian yang terkesan mendadak, tepat tengah malam pergantian tahun 2021, keputusan yang hanya disampaikan via Whatsapp itu dinilai sebagai perbuatan amoral.

Polemik tersebut ditanggapi serius oleh anggota DPRD Pekanbaru. Anggota Komisi IV, Roni Pasla memaklumi cara DLHK Pekanbaru yang melakukan pengumuman melalui pesan Whatsapp. Hal itu adalah salah satu cara menyampaikan pengumuman dengan cara cepat.

Namun demikian, ia berharap pengumuman WA tersebut harus dibarengi dengan surat resmi. "Hanya saja jika banyak pihak yang tidak berkenan, ke depannya harus dilakukan dengan cara yang lebih baik. Bisa saja kedepannya mengirim surat pemberitahuan lewat pos, ini hanya caranya saja," ujar Roni, Jum'at (1/1).

Hal senada disampaikan sekretaris Komisi I DPRD kota Pekanbaru Ida Yulita Susanti, Senin (4/1). Menurutnya, pemutusan tenaga harian lepas (THL) pemungut retribusi sampah via Whatsapp itu tindakan tidak bermoral. "Seharusnya, DLHK sebelum melakukan keputusan pemutusan kontrak kerja terlebih dahulu mengkomunikasikan dan memberikan edukasi kepada seluruh THL, agar tidak terjadi gejolak karena ini menyangkut hajat hidup orang dan anak istrinya" sesal Ida.

Wakil rakyat dari fraksi Golkar itu juga mengkritik polemik lautan sampah yang terjadi belakangan ini. Ia melihat hal tersebut bukti ketidakmampuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Agus Pramono dalam mempersiapkan administrasi proses tender karena tidak punya SOP kerja yang jelas. "Seharusnya, sebelum APBD murni disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru, Kepala DLHK sudah mempersiapkan kerangka acuan kerja menghadapi berakhirnya kontrak multiyears pada 31 Desember 2020" terang Ida.

Secara regulasi mengacu kepada pedoman pengadaan barang dan jasa, Pemerintah dapat melakukan lelang sebelum APBD ditetapkan. "Nanti setelah APBD ditetapkan, tinggal dilakukan penandatangan kontrak, sehingga tidak mengganggu proses pelayanan masyarakat" imbuh Ida.

Ida menilai seluruh persoalan yang terjadi hari ini adalah bukti kalau Walikota Pekanbaru Firdaus telah salah menempatkan SDM di DLHK Kota Pekanbaru. "Karena yang bersangkutan (Agus Pramono-red) tidak pernah mengikuti asesment di OPD tersebut" bebernya.

Informasi terbaru, saat ini Pansus DPRD Kota Pekanbaru dalam tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Sampah.

"Sampai hari ini masih dibahas, dan belum selesai. Tunggu info selanjutnya ya" tutup Ida. 

Catatan redaksi gentaonline.com, Kepala DLHK kota Pekanbaru Agus Pramono merupakan lulusan Akabri angkatan 1987. Satu leting dengan Mendagri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Agus sendiri berpangkat Kolonel. Di Akhir Agustus 2019 lalu, Agus Pramono pernah bersitegang dan hampir adu jotos dengan Kabid Penindakan dan Berantas BNN provinsi Riau Kombes (Pol) Iwan Eka Putra karena miskomunikasi di salah satu tempat hiburan malam kota Pekanbaru. Pada 26 Juni 2020 lalu, Agus Pramono dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menggantikan Zulfikri, sebelumnya lebih kurang selama 2,5 tahun menjabat Kasatpol PP kota Pekanbaru. (Erik)

Tulis Komentar