Berita Investigasi

Dugaan kejanggalan dalam penglolaan limbah PT Starindo Packaging

Jumat, 02 Oktober 2020 | 15:51:41 WIB
Dugaan kejanggalan dalam penglolaan limbah PT Starindo Packagingi Foto: PT Starindo Packaging,

Kampar--Media GentaOnline pernah mencoba mengkonfirmasi langsung secara tertulis kepada pimpinan PT Starindo Packaging di Siak Hulu Kampar, tetantang kemungkinan dampak lingkungan yang ditimbukan akibat aktifitas pabrik yang saat ini berlansung. 

Terkait hal tersebut GentaOnline beberapa waktu yang lalu pernah mendatangi perusahaan dengan memlibatkan Tim LSM LPK RI, saudara Regar yang berada dilingkungan dimana prusahaan beroperasi namun tidak mendapatkan akses kedalam untuk melihat kegaitan dan produk hasil buangan limbah padat, cair dan gas.

LSM LPK RI , saudara Regar mengatakan adanya kejanggalan dalam penglolaan limbah pada kegitan produksi di PT. Starindo Jaya Packaging selama ini terutama terkit IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limabah), tingkat kebisingan dan kandungan kualitas Udara Ambien. 

Dari saudara Regar Genta mendapatkan informasi terkait ada beberpa limbah padat yang dibakar sedangkan limbah cair hingga saat ini belum kami dapatkan informasinya, 

"Jika memang PT. Starindo Jaya Packaging menghasilkan limbah cair maka bagaimana sistetm pengelolaan limbah yang berjalan selama ini, " tanya Regar. 

Menurut Purba terkait legalitas PT. Starindo Jaya Packaging tentunya pihak PT. Starindo Jaya Packaging sudah penuhi sebelum kegitan perusahaan berjalan, namun yang perlu menjadi perhaitan selama kegiatan produksi berjalan adalah pihak perusahaan mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi seperti PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Pada PP No 101 TAHUN 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pasal 1 ketentuan umum no 26. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
PP No 82 Tahun 2001 pada BAB VI Persyaratan Pemanfaatan Dan Pembuangan Air Limbah, bagian kedua Pasal 38 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan : a. kewajiban untuk mengolah limbah; b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan; c. persyaratan cara pembuangan air limbah; d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah. 

Pasal 38 (2) mengisyaratkan pihak perusahaan seharusnya memiliki IPAL demi terselengraanya kegitan produksi prusahaan yang memiliki izin produksi yang ramah lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup yang tidak optimal dapat menyebabkan meningkatnya akumulasi bahan pencemar, sehingga suatu kegiatan hanya maju secara ekonomi namu sangat lemah secara ekologi dan sosial.

Sedangkan pada parameter mutu udara PP No 41 Tahun 1999 adalah BAB II Perlindungan Mutu Udara Bagian Kesatu Pasal 3 Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara.

Hingga berita ini dimuat pihak perusahaan pihak DLHK Kampar belum bersedia memberikan keterangan pers.
 
(Edi Lelek) 

Tulis Komentar