Bola Panas Dana Covid Kampar dan Independensi Wartawan 

Jumat, 15 Mei 2020 | 07:22:56 WIB
Bola Panas Dana Covid Kampar dan Independensi Wartawan i Foto: Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto

Kampar - Bupati Kampar menurut sumber terpercaya akan menggelar acara pembagian sembako mengumpulkan orang banyak setidaknya di dua titik, petama dilapangan LPTQ dan kedua di KNPI. 

"Padahal Kampar hari ini resmi PSBB, artinya tidak boleh lagi mengumpulkan orang, apalagi PSBB bersifat lebih ketat daripada social distancing karena diikat oleh peraturan. Bukan lagi sekedar himbauan," kata sumber genta yang tak mau namanya di ekspos, (15/5) pagi.

Sebagaimana diketahui Kementerian Kesehatan telah menyetujui pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kampar. Penerapan ini bersama lima kabupaten dan kota di Riau mulai 15 Mei 2020. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis dan Kota Dumai.

"PSBB telah disetujui Menteri Kesehatan, kita ingin PSBB berjalan dengan baik sejak 15 Mei 2020. Karena itu Pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan keuangan terkait penanganan Covid 19," Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid di Pekanbaru, Rabu (13/5).

PP Nomor 21 Tahun 2020

Dalam pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 yang semakin tinggi di Indonesia, pemerintah saat ini telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan virus corona.

Oscar Primadi MPH, Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengatakan PSBB bersifat lebih ketat daripada social distancing karena diikat oleh peraturan. Bukan lagi sekedar himbauan.

"Karena nilai dari PSBB itu lebih ketat dari social distancing. Sifatnya bukan lagi berupa himbauan melainkan adanya penguatan peraturan-peraturan kegiatan penduduk," jelas Oscar saat melakukan konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, pada Minggu (5/4/2020).

"Jadi ada yang boleh dilakukan, dan ada yang tidak boleh dilakukan, dan ada penegakan hukum tentunya oleh instansi berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," lanjutnya.

Dengan terbitnya peraturan ini, nantinya petugas hukum dapat menindak tegas masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Dalam bab tiga pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, pasal 13, meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Oscar menegaskan nantinya PSBB bukan sesuatu yang melarang masyarakat dalam melakukan sesuatu, melainkan hanya pembatasan sosial berskala besar yang lebih mengutamakan keselamatan masyarakat.

"PSBB sekali lagi akan berdampak tentunya kepada hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat, jadi bukan sesuatu yang melarang, tetapi pembatasan, tentu semuanya masih bisa bergerak, tetapi pembatasan sosial berskala besar tersebut tentunya mengutamakan keselamatan masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah," tutupnya.

Catat nama-mama Wartawan

AN pengurus SPS Riau mengingatkan agar wartawan berhati hati menerima bantuan Covid, bantuan bencana harus tepat sasaran. Mengingat dana Covid Kampar tengah disorot oleh DPRD Kampar dan penegak hukum.

" Jangan nanti timbul masalah hukum, karena KPK mengingatkan pelaku atau orang yang bersama sama terlibat korupsi dana Covid bisa dihukum mati," tegasnya. 

AN juga mengingatkan Pemkab Kampar merilis nama nama wartawan dan pihak yang akan menerima bantuan. 

"Catat dan rilis nama nama  wartawan atau pihak penerima mengatasnamakan pemuda/KNPI Kampar jika nantinya diberi bantuan, beberkan juga berapa jumlah dan atas dasar apa mereka dikucurkan bantuan, " tambahnya.

"Jangan gara gara bantuan covid lagi disorot, lalu pemkab sibuk mendatangi wartawan dan pemuda, membagi bagi bantuan seolah ada udang dibalik batu, wartawan harus menjaga independensinya" tutupnya. 

(edi lelek) 

Tulis Komentar