Paripurna DPRD Riau Dengar Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi

Selasa, 05 Maret 2019 | 23:29:19 WIB
Paripurna DPRD Riau Dengar Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksii Foto: Paripurna DPRD Riau Dengar Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi

GENTAONLINE.COM - Senin (4/3/2019) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.  

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Septina Primawati itu beragendakan  mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap LKPj tersebut. Rapat paripurna  juga membentuk panitia khusus (Pansus) dengan menunjuk 19 orang dari seluruh fraksi.

Paripurna dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dan Sunaryo  serta 30 orang anggota DPRD lainnya. dari eksekutif  Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi hadir mewakili pemerintah.
   
Sebelum pembentukan pansus, paripurna mendengarkan penyampaian Jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terhadap Pandangan Umum Fraksi atas LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Jawaban itu disampaikan oleh Ahmad Hijazi selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau.

Hijazi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran, serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Riau terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Segala pandangan, kritis dan pertanyaan ini, kata Hijazi merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan.

Untuk jawaban Pemprov, Hijazi menyikapi, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Riau. Pertama-tama, ia menjawab pandangan umum Fraksi Golkar.

Menurut Hijazi, Pemprov Riau mengucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi Golkar terhadap pencapaian kinerja Pemprov Riau baik tahun 2018, maupun selama periode tahun 2014-2019.

Pemprov kata dia, terkait pandangan umum Fraksi Golkar mengenai penurunan jumlah penduduk miskin, akan senantiasa berupaya untuk menekan angka kemiskinan dengan berbagai program yang pro-poor.

''Saat pertambahan penduduk yang cukup signifikan di Provinsi Riau. Alhamdulilah kita (Pemprov Riau, red) telah dapat secara konsisten menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap,'' ungkap Hijazi.

Sebut Hijazi, hal ini terjadi, tentunya merupakan tekad kita bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang.

Untuk upaya-upaya meningkatkan PAD, menurut Hijazi, Pemprov sependapat diperlukannya langkah-langkah inovatif seperti pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim. Tentunya, hal ini sangat berguna mendukung program pariwisata dan budaya yang merupakan salah satu andalan sektor yang tertuang dalam RPJPD Riau.

Sebelumnya Pemprov Riau, saat ini juga sudah dilakukan perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah seperti Samsat Keliling, e-Pajak, dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).

Kemudian, Hijazi juga langsung menanggapi sejumlah pandangan, kritikan, dan saran yang disampaikan Fraksi PDIP. Seperti terkait belanja daerah.
    
Menurut dia, untuk mengalokasikan anggaran khususnya belanja daerah, Pemprov Riau melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Kemudian, pada proporsi penganggaran masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah kabupaten/kota.
     
Saat ini, yang terjadi, kata Hijazi, tidak terjadi pergeseran penduduk miskin dari perkotaan ke pedesaan. Namun di kedua wilayah itu terjadi penurunan angka kemiskinan. Penjelasan ini, untuk menjawab tanggapan fraksi yang dipimpin Makmun Solihin itu terkait adanya pergeseran penduduk miskin di Riau.
     
Terkait, akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hijazi menyatakan, Provinsi Riau mengapresiasi atas perhatian Fraksi PDIP.
   
 ''Untuk menyikapi pandangan Fraksi PDIP ini, Pemprov Riau memandang bahwa peningkatan jumlah sekolah perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya partisipasi sekolah,'' sebut dia.
    
Kemudian, mengenai sorotan Fraksi PDIP terkait pemantapan aparatur yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 yang menurut mereka ibarat jauh panggang dari api. Pemprov, lanjut Hijazi, terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis, serta pendidikan dan pelatihan fungsional.
    
Selanjutnya, Hijazi juga menjawab kritikan yang menyebutkan Pemprov Riau kurang mendukung usulan terkait pembangunan rumah ibadah di periode 2014-2019.
    
Lalu, Hijazi kemudian menjawab  tanggapan dari Fraksi Demokrat dan  Fraksi PAN.
    
Dalam kesempatannya, Fraksi PAN menyatakan bahwa kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah, yaitu berada di angka 2,34 persen.
   
 ''Kita sama-sama tahu, bahwa pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa,'' kata dia.
    
Tanggapan Pemprov menurut Hijazi , seperti masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal. Maka kedepannya,  Pemprov akan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
   
''Kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya. Tentunya dengan berbagai upaya yang maksimal,'' sebut Ahmad Hijazi seraya menjawab terkait penyelenggaraan daerah yang turut disorot Fraksi PAN.
 
 Untuk jawaban Hijazi, terkait tanggapan dari Fraksi Gerindra Sejahtera. Ia mengatakan, untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah. Pemprov, kata Hijazi, juga terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada.
   
''Menjawab tanggapan Fraksi Gerindra-Sejahtera terkait komitmen Gubernur untuk memaksimalkan dan merealisasikan akan, baik fisik maupun keuangan. Kebijakan yang diambil adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU),'' papar dia.
     
Selanjutnya, Ahmad Hijazi kemudian menjawab tanggapan dari Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan terakhir Fraksi NasDem-Hanura.   Setelah penyampaian jawaban Pemprov Riau itu, selanjutnya dibentuk Pansus LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Adapun pansus tersebut terdiri dari perwakilan anggota fraksi yang ada di DPRD Riau.
     
Dari Fraksi Golkar, ditunjuk Supriyati, Karmila Sari, dan Erizal Muluk. Fraksi PDIP dipercayakan kepada Makmun Solihin dan Almainis. Lalu, dari Fraksi Demokrat ada nama Nasril, dan Eddy A Mohd Yatim.
     
Selanjutnya, Fraksi PAN mengutus Yurjani Moga, dan Bagus Santoso. Dari Fraksi Gerindra-Sejahtera ada Marwan Yohanis  dan Mansyur HS. Sedangkan Fraksi PKB dipercayakan kepada Abdul Wahid. Fraksi PPP mengamanatkan kepada T Nazlah Khairati sebagai anggota pansus. Terakhir ada nama Ilyas HulU selaku wakil dari Fraksi NasDem Hanura.
     
Setelah ditunjuk, pansus kemudian melakukan rapat internal untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Pansus LKPj. Dari kesepakatan 14 anggota pansus, maka diputuskan bahwa Karmila dan Mansyur HS sebagai Ketua dan Wakil Ketua.
     
Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengapresiasi jawaban yang disampaikan Pemprov Riau dalam rapat paripurna tersebut. Menurut dia, jawaban tersebut sangat rinci, lengkap dan disertai data.
     
''Beliau menyampaikan dengan data, dan menjawab semua pertanyaan yang kami tanyakan kemarin. Semua disampaikan dengan lengkap,'' ujar politisi yang akrab disapa Dedet itu.
     
Dengan begitu, dia berharap pansus yang telah dibentuk mempunyai gambaran yang jelas terkait apa yang akan dibahas.
    
''Karena laporan itu jawabannya dilengkapi dengan laporan yang rinci, kemudian ada datanya,'' sebut Dedet.
    
Dalam kesempatan itu, pansus tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Dan itu dapat diperpanjang. ''Setelah itu, pansus harus melaporkan hasil kerjanya dalam sebuah rapat paripurna,'' pungkas Dedet. [ADV]

Tulis Komentar