Pansus DPRD Kota Pekanbaru Kunker ke Bandung

Kamis, 12 April 2018 | 23:22:20 WIB
Pansus DPRD Kota Pekanbaru Kunker ke Bandungi Foto:

GENTAONLINE.COM-Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru yang tengah membahas Ranperda Kota Pekanbaru tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah (Aset), mengunjungi Pemko Bandung, Selasa (10/4) lalu.

Sebanyak 24 orang keanggotaan pansus yang diketuai oleh Ida Yulita Susanti SH MH ini mendatangi Pemerintah Kota Bandung dan Jakarta dengan waktu yang berbeda.

Kedatangan rombongan pansus Ranperda Aset pada Selasa (10/4) ke Pemerintahan Kota Bandung yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset disambut oleh Kepala Bidang Pencatatan dan Pelapooran Aset, Siena Halim dan didampingi beberapa pegawai di BPKA tersebut.

Dalam pertemuan, Ketua Pansus Ranperda tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset), Ida Yulita Susanti mempertanyakan soal perencanaan kebutuhan dan penganggaran pengadaan dan penggunaan aset. "Saya juga ingin mengetahui aset di Kota Bandung terutama yang berhubungan dengan aset yang dipegang oleh SKPD Perkim terkait infrastruktur jalan dan juga soal aset yang berada di Dinas Pendidikan (Disdik)," tanya Ida dalam pertemuan di Bandung, Selasa (10/4) di kantor BPKA Kota Bandung.

Menjawab pertanyaan Ketua Pansus Ida Yulita, Kabid Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset Kota Bandung, Siena Halim mengatakan, dalam hal pendataan aset penerintahan terutama di Kota Bandung harus ada sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Kami memberikan dan diberikan pendampingan oleh BPKP. Secara detail seluruh aset dilaksanakan inventarisasi namun tidak semua bisa selesai, tapi sudah sekitar 80 persen aset di Bandung sudah clear. Tentunya tahun depan lagi disusun khusus untuk aset yang belum terinvetarisasi," kata Siena menjelaskan kerja pengelolaan aset di Pemerintah kota Bandung.

Menurut Siena, soal aset ini memang OPD terkeit kewalahan dalam melakukan pengelolaan aset, tapi di Bandung juga butuh arahan sehingga ada SK khusus untuk melakukan inventarisasi didampingi BPKP dan berkoordinasi kepada BPK bahkan pemerintah Bandung sering juga persentasi ke BPK. "Kita lakukan seperti ini tentunya mengharapkan hasilnya akan semakin baik. Karena aset adalah sesuatu yang penting dan harus dijaga, karena bernilai uang dan juga harus dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Dalam pertemuan pimpinan DPRD Kota Pekanbaru yang juga mendampingi sekaligus memimpin pertemuan pansus, Sondia Warman SH MH mengaku memang banyak hal yang diambil dari Pemerintah Kota Bandung dan ia juga mengaku Bandung memang lebih maju sedikit dalam hal pengelolaan aset dibandingkan Kota Pekanbaru. "Ternyata ada 4 kategori mereka punya aset yang disewakan seperti penyewaan yayasan, penyewaan rumah, penyewaan lahan untuk bisnis dan penyewaan rumah ibadah," katanya.

Dijelaskan Sondia, bahwa pegelolaan aset di Pemko Pekanbaru bervariasi, tentunya jika digunakan Pekanbaru seperti dilakukan Pemerintah Kota Bandung kenapa tidak.

"Karena daripada dibiarkan aset kita jadi lahan tidur tidak berfungsi tentu lebih bagus difungsikan sehingga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini merupakan salah satu poin yang bisa diterapkan di Pekanbaru sehingga aset yang tadinya tidak digunakan bisa digunakan dan jadi tambahan PAD. Satu tahun saja Bandung itu dapat PAD sampai Rp36 miliar dari menyewakan lahan mereka, dan ini salah satu jalan gali PAD," pungkasnya. (Genta/rls)

Tulis Komentar